nomor 72. Bappenas. nomor 72

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Kesehatan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Inilah pengertian Stunting menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021, serta 5 pilar upaya pemerintah dalam Percepatan Penurunannya. 30 Agustus. PERMENDAGRI No. 02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 Indonesian. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Jakarta, 1 Agustus 2023 – Pemerintah kembali menerbitkan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) melalui pengundangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud pada 17 Juli 2023. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Banteng Barat No. Hasil Rapim Tanggal 23 Agustus 2023. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Mengenal Aturan 72 Dalam Berinvestasi. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah. Nomor 5063); 3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 5. - RI 72 : Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, - RI 73 : Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, - RI 74 : Anggota Dewan Pertimbangan Presiden,Keputusan Gubernur 01-09-2022 | 256/KEP/2022 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 256/KEP/2022 Tentang Persetujuan. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. 20. Jenis. Selanjutnya. Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: Pos-el: humas@bkn. 1. SAL - _Penjelasan RPOJK Kesehatan Keu PA PRs. 05/2016 tentang. id. Di peraturan ini, IKD atau KTP Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan data kependudukan. 03/2010 tentang tata cara pengembalian kelebihan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah PP Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah ini ditujukan untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan objektif dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. PUTUSAN Nomor 72/PUU-XIII/2015. ORGANISASI DAN TATA. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Gedung Dr. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Universitas Lampung untuk melaksanakan pelayanan danPasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa pengelolaan kesehatan diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna. pelayanan farmasi klinik. 8 TAHUN 2019 TENTANG. PP No. A. 404. 5. 7/PMK. Judul. pdf. , MM menjelaskan bahwa dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit, apoteker harus mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. METADATA PERATURAN. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Unduh dokumen resmi PP No. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. 08/2018 Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional DETAIL PERATURAN Abstrak. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. U. Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten. 1ONESIA. 2012. KEGIATAN USAHA LAINNYA . Melalui Permen PANRB Nomor 72 Tahun 2020, berikut pangkat golongan serta penggolongan gaji PPPK yang diangkat dalam jabatan fungsional. Surat Edaran Mendagri No 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Daerah. Jakarta: Pemerintah RI; 2009. dilihat 681 kali 1 Oktober 2023 09:36:43. 817 Jl. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara T. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 260); 9. PP No. 4587, LL SETNEG : 45 HLM. 01 Maret 2012 Tanggal Pengundangan. com - Pemerintah pada tahun 2023 menargetkan 50 juta penduduk Indonesia memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD). Bagi Tenaga Teknis agar segera memperbarui data keluarga di SIKEP paling lambat 20 hari setelah tanggal TPM ditetapkan dan apabila sudah melaksanakan tugas agar segera mengupload Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT) / Surat Perintah Menduduki Jabatan (SPMJ) / Nomor Rekening pada SIKEP untuk. Tipe Dokumen. Indonesia, Kementerian Keuangan. U. PP. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72/PMK. 32. Peraturan Presiden. Nomor 5063)sebagaimana telah diubah dengan Undang - jdih. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 72/PRT/M/1997 tentang Keamanan Bendungan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Dalam Perpres Nomor 98 tahun 2020 golongan IX memiliki gaji minimal. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid. U. Download: Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 PDF. 7 Tahun 1996 tentang pangan. Berikut adalah isi Permendagri 72 tahun 2022 tentang Spesifikasi Perangkat dan Blangko KTP-el serta ID Digital, bukan format asli: Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI INDUSTRI DAN/ATAU KEGIATAN USAHA LAINNYA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun. Melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 (PMK 72/2023), pemerintah memperbarui ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi. , S. Dalam menu ini terdapat Buku Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,. Cobalah Salah Satu Dari Tautan Berikut: Beranda. NOMOR 98 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : a. Dalam beberapa poin yang terkait yaitu atas besarnya. Tempat Penetapan. 011/2012 – Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK. NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 137 TAHUN 2017 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. 3. 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. pdf. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124 ,. Berita. UMUM PUSAT PERSAHABATAN JAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Pada Batang Tubuh, dilakukan perubahan Pasal 1 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Untuk menyesuaikan postur APBN. Hubungi kami melalui Facebook fb. 5. Semoga informasi ini bermanfaat. Penjelasan Pasal 90 ayat (2) sepanjang frasa "tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan" Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai. Pajak. go. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 72 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1637 . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 5. , S. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; e. Selanjutnya, pada 28 April 2021, Presiden Joko Widodo melantik dua menteri kabinet berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Bentuk. PSAK 72 menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan. 4. Nomor. Keputusan Gubernur (KEPGUB) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/207/KPTS/013/2023 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer Dan Sistem Jaringan Jalan Sekunder Sebagai Jalan Kolektor Primer-2, Jalan Kolektor Primer-3, Jalan Kolektor P. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran NegaraPermendagri No. 16 MB) Terima kasih sudah berkunjung. Peraturan Pemerintah Nomor 51. 05/2016. Subjek. PP. STATUS PERATURAN. 71. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia. Permenkes 72-2016 Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 2003. PLW-PPHI/2021/PN Sby. 30 Desember 2005. Peraturan ini mengatur tentang standar kualitas, pengujian, kalibrasi, dan izin edar alat kesehatan di rumah sakit. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. APBN Tahun Anggaran 2020 memiliki tema “Mendukung Indonesia Maju”. 45. Senin, 31 Juli 2023. id - Pemerintah Indonesia merilis Identitas Kependudukan Digital yang diatur dalam pasal 13 Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko KTP-El serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 24 Mei 2013. Nomor HK. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama, diterbitkan dengan pertimbangan: a) a. E. Tanggal 29 Desember 2022 — Pemohon: 1. Petunjuk teknis ini membahas rincian pelayanan kefarmasian yang mencakup pengelolaan obat dan pelayanan farmasi klinik yang meliputi tujuan, manfaat, pihak yang terlibat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, tahapan. 29 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2027 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Menimbang : a. Susunan organisasi Kementerian Kesehatan terdiri atas Sekretariat Jenderal, lima Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, dan staf-staf ahli. 145 jiwa (2017) dengan kepadatan penduduk 9. Bentuk. IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. 14 Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); 4. Kontak Kami. 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby. Judul Perubahan Atas Permendag No. a. 8 September 2021. 03. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat,2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Tipe Dokumen. "Memang sudah berjalan, resmi sudah berjalan, dasarnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun. No. Tipe Dokumen. KERJA RUMAH SAKIT. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang. Dilihat 54 kali. Judul. Keputusan Gubernur (KEPGUB) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/207/KPTS/013/2023 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer Dan Sistem Jaringan Jalan Sekunder Sebagai Jalan Kolektor Primer-2, Jalan Kolektor Primer-3, Jalan Kolektor P. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang. PMK ini terdiri dari 8 bab dan 35 pasal dan berlaku mulai pada saat diundangkan (17 Juli 2023). Judul. Judul. Nomor 5542); 4. METADATA PERATURAN.